Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan komitmennya dalam membangun ekosistem kemitraan yang sehat dan berkelanjutan antara pengemudi ojek online, aplikator, serta pelaku UMKM. 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan, Kementerian UMKM tengah mengusulkan pembentukan koperasi kemitraan bagi mitra ojek online pada masing-masing aplikator. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi kolektif bagi mitra pengemudi, termasuk dalam hal pengadaan atribut kerja seperti jaket dan helm, serta penyediaan layanan simpan pinjam dan usaha produktif lainnya.

Baca Juga: Wacana Ojol Jadi Karyawan Ancam Fleksibilitas dan Ekosistem Digital, Ini Kata Pakar

“Dari koperasi, kita bisa mendorong semangat usaha dari anggota untuk anggota. Ini juga sejalan dengan gagasan Koperasi Merah Putih yang sedang Pemerintah galakkan,” kata Maman kepada wartawan, Kamis (22/5/2025)

Menurutnya, Kementerian UMKM akan terus berperan aktif dalam menciptakan iklim kemitraan yang inklusif dan adaptif di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang pesat.

“Kementerian UMKM berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi online, termasuk hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojek online serta merchant UMKM di dalamnya,” tuturnya.

Maman menyatakan pentingnya peran layanan transportasi daring dalam mendukung aktivitas ekonomi digital, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor makanan, minuman, dan ritel. Ketergantungan mereka terhadap layanan pengantaran menjadikan sinergi antara semua pihak dalam ekosistem digital semakin vital.

“Ekosistem digital kita tidak boleh terganggu hanya karena adanya polemik terkait tarif. Aplikator dan pengemudi ojek online saling membutuhkan. Tanpa salah satu unsur tersebut, perputaran ekonomi digital tidak akan optimal,” tegasnya.

Terkait aspirasi pengemudi ojek online mengenai skema tarif bagi hasil, termasuk isu potongan sebesar 10 persen yang sempat memicu aksi unjuk rasa, Maman mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog dan sikap terbuka.

Maman mencontohkan beberapa aplikator seperti Maxim dan Indrive yang menerapkan potongan tarif di kisaran 10 hingga 13 persen, sebagai bentuk alternatif yang dapat dipilih mitra pengemudi.

Baca Juga: Menhub Dudy Tegaskan Keseimbangan Ojol Jadi Harga Mati

“Tidak perlu berpolemik. Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan skema yang ditawarkan satu aplikator, tersedia pilihan lain dengan kebijakan yang lebih sesuai. Prinsip kami adalah menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan bagi semua pihak,” pungkasnya.

• ·Ratna Bayar Oplas dari Rekening Bantuan Danau Toba
• ·Mengapa Gelar Pope Dipanggil Paus di Indonesia? Umat Katolik Wajib Tahu
• ·Layanan Kesehatan Mental Di RSUD Taman Sari Mulai Dipenuhi Timses Caleg
• ·Pemkab Kediri Usulkan Seribu Formasi ASN
• ·BPOM Amankan 16 Kosmetik Berbahaya, Ini Daftarnya
• ·Luas dan Bertenaga, Ini Dia Dimensi Ukuran Daihatsu Gran Max Pick Up
• ·BSSN Lakukan Pengamanan Siber di Event Multilateral HLF MSP dan IAF di Bali
• ·Ini Dia Spesifikasi Vivo Y100, HP dengan Layar AMOLED Super Nyaman
• ·FOTO: Perjalanan Biksu Thudong Jalan Kaki 4 Bulan Thailand
• ·KPK Yakin Gugatan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak
• ·Dituding Gunakan Uang Donasi, Pencinta Hewan Ini Lapor Polisi
• ·Jabatan Tinggal Dua Bulan Lagi, Anies Minta Doa Ulama: Semoga Husnul Khatimah
• ·7 Ikan Terbaik untuk Penderita Diabetes, Bisa Cegah Komplikasi
• ·Polda Metro Pastikan Tilang Pemotor Pakai Knalpot Brong: Bising, Ganggu Ketertiban
• ·Mengapa Gelar Pope Dipanggil Paus di Indonesia? Umat Katolik Wajib Tahu
• ·Gempa Bumi M 5.0 Guncang Bandung Raya, Sejumlah Bangunan Rusak Berat