JAKARTA,quickq免费正版下载 DISWAY.ID-Bawaslu RI mengkhawatirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral jelang Pemilu 2024.

Sebab, Bawaslu memperoleh data puluhan daerah memiliki potensi kerawanan netralitas ASN.

"Pelanggaran netralitas ASN memiliki pola, ASN nakal yang terjerat pelanggaran ini antara lain nekat mempromosikan calon tertentu. Memberikan pernyataan terbuka di media sosial dan media sosial lainnya," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan persnya, Jumat 22 September 2023. 

BACA JUGA:Ketua Hingga Anggota Bawaslu RI Diperiksa DKPP Hari Ini

Bahkan, lanjutnya, ada oknum ASN yang nekat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan peserta Pemilu 2024. "Fasilitas negara untuk mendukung petahana," ucap Lolly.

Lolly mengungkapkan, modus pelanggaran lainnya yang dilakukan ASN yakni memberikan dukungan via grup WhatsApp (WA). ASN itu terlibat aktif maupun pasif dalam kampanye calon.

"Bikin grup WhatsApp. Itu paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah," ujar Lolly.

Bawaslu mencatat 10 provinsi dan 20 kabupaten/kota yang memiliki potensi kerawanan terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

BACA JUGA:Mendagri Imbau ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Bakal Ada Sanksi Bagi yang Melanggar!

Sepuluh provinsi tersebut, Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim).

Kemudian Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung. Sementara 20 kabupaten/kota itu, yakni, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare.

Selanjutnya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon.

Lalu, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.

Kemudian, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru.

• 1
• 2
• »

• ·Tanggapi Putusan DKPP, Sudirman Said: Ada Bukti Cacat Legal dan Moralitas Cawapres yang Dipaksakan
• ·世界排名第一艺术学院，到底有多厉害？
• ·Siapkan 100 RS Rujukan Covid
• ·Kewenangan KPK Dimutilasi, Siap
• ·VIDEO: Playground buat Anak saat Ibu Incar Promo di Jakarta X Beauty
• ·环艺生出国留学读研院校推荐
• ·Siapkan 100 RS Rujukan Covid
• ·Anies: Pasar dan Pusat Perbelanjaan Masih Beroperasi dengan Kapasitas 50%
• ·Didukung Masyarakat Batak, TKN Yakin Prabowo
• ·Gila! Kasus Positif Covid
• ·PSBB Total DKI Jakarta Terancam Rusak Ritme Kerja Pemerintah Pusat
• ·Pengesahan RKUHP dan Sejumlah RUU Lain Ditunda, Respons Politisi PKB Mulia Banget!
• ·Jaringan Ojek Pangkalan Harap BBM Tidak Naik dan Lapangan Kerja Terbuka
• ·Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Dibanderol Rp1.986.000 per Gram, UBS dan Galeri 24 Dijual Segini
• ·Seleksi PPG Guru Tertentu 2025 Daljab Resmi Dibuka, Simak Kriteria dan Jadwal Lengkapnya
• ·日本视觉传达设计专业怎么样？