Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perkembangan signifikan dalam proses aksesi Indonesia keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyerahkan Initial Memorandum(IM) sebagai langkah resmi menuju keanggotaan.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga menyerahkan dokumen IM tersebut kepada Sekretaris Jenderal OECD, Matthias Cormann.

“Tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan initial memorandum,” ujar Airlangga, Jakarta, Rabu malam (4/6/2025). 

Baca Juga: RI-OECD Berkomitmen Jaga Komunikasi dengan Sektor Swasta

Salah satu persyaratan utama dalam proses aksesi ini adalah keikutsertaan Indonesia dalam OECD Anti-Bribery Convention. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan secara resmi niat Indonesia untuk bergabung dalam konvensi tersebut sebagai kerangka hukum dalam menangani praktik korupsi yang melibatkan korporasi internasional.

“Berdasarkan regulasi yang sekarang, Indonesia belum bisa menangani kasus tersebut karena dari segi regulasinya belum ada dan ini diharapkan segera kita bisa bergabung dalam anti-bribery convention. Dan apabila ini diratifikasi, kita mempunyai toolsuntuk melakukan tersebut,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa aksesi ke OECD membawa berbagai manfaat strategis, termasuk dukungan terhadap transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sektor informal ke sektor formal melalui penerapan standar OECD.

Baca Juga: OECD: Inflasi di AS Akan Melonjak 3,9 Persen, Jelas Yang Menanggung Rakyat

OECD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan program PISA (Programme for International Student Assessment) yang mengukur kemampuan matematika dan sains siswa tingkat SMA secara global.

Di sektor kesehatan, Airlangga menyebut aksesi ini akan mendorong penerapan kebijakan sistem kesehatan yang tangguh, berorientasi pada masyarakat (people-centric), dan memastikan layanan kesehatan universal di antara negara anggota.

Selain itu, aksesi ini turut menekankan pentingnya pengembangan kebijakan di sektor ekonomi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta pemerintahan digital (e-government), yang tengah dikembangkan sebagai standar dan praktik terbaik oleh OECD.

“Jadi ini salah satu standar ataupun best practiceyang sekarang sedang dalam pembentukan dan telah disiapkan di OECD yang sifatnya lebih umum, yaitu benchmarkingdaripada ease of doing business, di mana harapannya Indonesia akan semakin baik dengan standar kebijakan dan OECD juga akan selalu mengeluarkan report,” ujar Airlangga.

• ·Erick Thohir Tunjuk Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut Perum BULOG, Gantikan Budi Waseso
• ·Lebaran, Jam Operasional Candi Borobudur Tambah 1 Jam
• ·FOTO: Pantai Mbong Lokasi Favorit Pemudik istirahat di Jalur Pantura
• ·Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Dibanderol Rp1.986.000 per Gram, UBS dan Galeri 24 Dijual Segini
• ·FOTO: Kampoeng Gallery, Kedai Vintage Berkonsep Ruang Baca di Jaksel
• ·Anies Tidak Cuma Bicara Manis, Buktinya...
• ·Bowo Sidik Beberkan Kedekatannya dengan Rahmad Pribadi
• ·影视动画留学，这几所院校你可以选择！
• ·Pemilu 2024 Tinggal 45 Hari Lagi, Jokowi Tegaskan KPU Semua Harus Siap!
• ·Tak Terima, dr Rizky Ungkap Fakta di Balik Pemecatannya oleh Kemenkes
• ·电影艺术留学多少钱？各国留学费用一览
• ·日本最好的艺术类大学是哪几所？
• ·Dokter Tegaskan Ulekan Batu Tak Picu Batu Ginjal
• ·人体写生还在对着镜子画自己？
• ·Sesmenpora Bakal Bongkar Kasus Imam Nahrawi, Tunggu di...
• ·Anies Tidak Cuma Bicara Manis, Buktinya...