JAKARTA,quickq老版本下载 DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebut, penundaan itu dilakukan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. 

BACA JUGA:KPK Gandeng OPDAT Amerika Serikat Tangani TPPU

BACA JUGA:KPK Dalami 1 Saksi Soal Pekerjaan Proyek di Pemkot Semarang 

Namun, kebijakan itu tidak berlaku bagi calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran Ybs di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan,” kata Tessa ketika dihubungi, Selasa, 3 September 2024. 

“Di luar itu, menunggu hajatan pilkada selesai," lanjutnya. 

Diketahui di KPK sendiri, ada satu tersangka yang merupakan calon kepala daerah pada kontestasi tahun ini, yakni Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS). 

Dalam hal ini, KS merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024. 

BACA JUGA:Sebut Proses Klarifikasi yang Diminta KPK Terhadap Kaesang Hanya Formalitas, Eks Penyidik: Agak Membingungkan 

Oleh karena penetapan itu, Tessa menegaskan bahwa proses penyidikan kasus korupsi di Pemkab Situbondo akan tetap berjalan. 

“Yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya,” kata Tessa, 30 Agustus 2024. 

Adapun, Kejaksaan Agung sebelumnya telah lebih dulu mengumumkan penundaan proses hukum ini. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kontestasi demokrasi berjalan objektif dan bebas dari manipulasi politik.

• ·Strategi Transformasi Pemerintah Untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
• ·Prabowo Dkk Dilaporkan Usai Deklarasi di Museum, Bawaslu: Laporan Tidak Memenuhi Syarat
• ·Rp2,6 Triliun Raib Akibat Penipuan, OJK Imbau Masyarakat Cek Legalitas Sebelum Berinvestasi
• ·2 Penyebar Hoaks Penggunaan Barang Sitaan Dilimpahkan ke Pengadilan
• ·Giliran Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Kejagung Dalam Kasus Dugaan Korupsi Komoditas Timah
• ·FOTO: Para Pengunjung Misterius di Balik Topeng Karnaval Venesia
• ·Viral Lokasi Jerawat Jadi Indikasi Masalah Kesehatan, Benarkah?
• ·Kerjasama Politik Partai Gerindra dan PKB Resmi Berakhir
• ·Apa Kabar Janji Rumah DP Nol Persen?
• ·15 Ucapan Ulang Tahun Pernikahan yang Manis, Bikin Tambah Romantis
• ·Petualangan Kapal Pesiar Disney Adventure Akan Dimulai dari Singapura
• ·Kerjasama Politik Partai Gerindra dan PKB Resmi Berakhir
• ·Gelar Ratas, Jokowi Bahas Persiapan Indonesia Jadi Anggota OECD
• ·Ragam Tradisi Nusantara yang Dilakukan Jelang Puasa Ramadan
• ·Banding Teddy Minahasa Ditolak, KKEP Tetap Lakukan Pemecatan
• ·Prabowo Subianto: Pemerintahan yang Dipimpin Presiden Joko Widodo Harus Diakui