Elon Musk menyebut "rancangan undang-undang (RUU) yang besar dan indah" dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai "kekejian yang menjijikkan."

"Maaf, tetapi saya sudah tidak tahan lagi," tulis Musk, yang baru saja mundur dari jabatannya sebagai pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintahan AS beberapa hari lalu, dalam unggahannya di platform media sosial X.

"RUU pengeluaran Kongres yang sangat besar, keterlaluan, dan berlebihan ini adalah kekejian yang menjijikkan. Mereka yang memilihnya seharusnya malu. Kalian tahu kalian salah. Kalian tahu itu."

"Kongres sedang membuat Amerika bangkrut," tambahnya. "Pada November tahun depan, kita akan memecat semua politisi yang mengkhianati rakyat Amerika."

RUU yang disebut Trump sebagai "RUU yang Besar dan Indah" itu adalah paket legislatif yang mencakup berbagai ketentuan, yang berfokus pada pemotongan pajak dan pengeluaran, serta ketentuan seperti tidak ada pajak untuk tip atau lembur, peningkatan kredit pajak anak, dan pemotongan defisit federal.

RUU tersebut juga mencakup ketentuan terkait keamanan perbatasan, eksplorasi energi, dan reformasi kesejahteraan.

Menurut laporan CNN, beberapa pejabat Gedung Putih mengaku terkejut mendengar komentar keras Musk. Meskipun pandangan Musk tentang RUU tersebut bukan rahasia bagi staf senior di West Wing, mereka tidak mengira Musk mengambil sikap terbuka yang begitu keras.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Mike Johnson menanggapi kritik Musk dengan santai, mengatakan kepada awak media di Capitol Hill pada Selasa bahwa Musk "salah besar tentang RUU yang besar dan indah ini."

"Tindakannya yang muncul dan mengkritik seluruh RUU ini bagi saya sangat mengecewakan, sangat mengejutkan," kata Johnson.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga menepis kritik Musk pada Selasa.

"Dengar, presiden sudah tahu sikap Elon Musk terkait RUU ini," kata Leavitt dalam konferensi pers Gedung Putih. "Itu tidak mengubah pendapat presiden. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia tetap pada pendiriannya."

RUU tersebut diloloskan bulan lalu di DPR AS dengan suara 215 banding 214, dan saat ini sedang menunggu pembahasan oleh para senator. 

• ·Investor Waspada! Saham FORE dan SMKM Masuk Radar UMA
• ·Indonesian Islamic Art Museum, Wisata Religi dengan Augmented Reality
• ·Legislator Desak Polisi Usut Judi Online
• ·Gibran Rakabuming Raka Hadiri Kegiatan Deklarasi TKN KIM
• ·Nasdem Berpeluang Gabung di Koalisi Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: 'Ya Fifty
• ·Putusan Hakim: Kasus Korupsi Proyek BTS 4G Johnny Plate Rugikan Negara Rp 6,2 T
• ·Polisi Ringkus Jakmania Pemukul Anak Menpora
• ·Doa 10 Hari Kedua Ramadan, Waktu Tepat Memohon Ampunan dari Allah
• ·Buntut 5 Nahdliyin Bertemu Presiden Israel, PBNU Minta Maaf: Itu Pribadi Tidak terkait Lembaga
• ·Golkar Pasang Badan untuk Gibran Usai Dicap Pembangkang Oleh PDIP: Pemuda yang Berani!
• ·FOTO: Sambangi Masjid Si Pitung, Salah Satu Masjid Tertua di Jakarta
• ·Kadernya Tersandung Korupsi, PDIP Bakal Beri Bantuan Hukum
• ·One Way Dihentikan, Contraflow Masih Berlaku di Tol Jakarta
• ·Akun FB Gus Yasin Dipalsukan untuk Minta Sumbangan
• ·Doa 10 Hari Kedua Ramadan, Waktu Tepat Memohon Ampunan dari Allah
• ·Demi Kepentingan Praktis, Hakim MKMK Jadikan 21 Laporan Dalam 4 Putusan