Pengamat Soroti Tawaran Prabowo Bentuk Koalisi Permanen KIM, Apa Dampaknya di Masa Depan?
JAKARTA,quickq官网最新版本下载 DISWAY.ID- Keinginan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, untuk mempermanenkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus hingga tahun 2029, memunculkan berbagai pandangan tentang dampak dari kebijakan tersebut.
Pengamat Politik dari Politika Strategis, Agung Baskoro, mengungkapkan bahwa salah satu dampak positif dari koalisi permanen ini adalah terjadinya fokus yang lebih besar dalam menjalin relasi politik dan bekerja untuk publik.
BACA JUGA:PDIP Pilih Tak Terlibat Koalisi Permanen KIM yang Digagas Prabowo
BACA JUGA:Soal Rencana Koalisi Permanen KIM Plus, PDIP Tak Gak Mau Ambil Pusing
"Arahnya sudah jelas ya bahwa mereka dibawa 1 komando Presiden Prabowo. Bahkan bila kinerjanya bagus itu bisa dilanjutkan di tim kedua periode 2029-2034," ujar Agung saat dikonfirmasi, Senin 17 Febuari 2025..
Namun, Agung juga menyoroti sisi negatif dari pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus yang permanen.
Ia mengingatkan bahwa anggota koalisi bisa menjadi "tersandera", karena mereka harus fokus menjalin relasi politik dengan Gerindra dan Prabowo sebagai ketua umum partai.
Agung juga menyinggung soal perubahan dalam sistem presidensial yang memungkinkan partai-partai memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pemilihan presiden.
BACA JUGA:Penutupan Permanen Bar 'LGBT' di Permata Hijau Hasil Dari Petisi Warga dan Ormas
BACA JUGA:Titik Rawan Banjir di Kota Tangerang Bakal Diturap Permanen
"Padahal kita tahu ada ekosistem politik di mana presidensial tersebut 20 persen telah dihapus agar apa, agar partai-partai punya kesempatan terlibat dalam pilpres sehingga mereka dapat Pilpres," jelasnya.
"Sehingga mereka dapat memperoleh kontrol effect atau efek kinerja ketika kartu mereka juga maju dalam peralatan tersebut ataupun kader dengan relasi partai terkait seperti itu," lanjutnya.
Namun, dengan deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2029-2034, partai-partai dalam koalisi kini menjadi terbatas dalam ruang geraknya untuk melakukan manuver politik dalam beberapa waktu ke depan.
Diketahui, Prabowo meminta ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.
- 1
- 2
- »
下一篇:Harga Emas Pegadaian Dijual Mulai Rp981 Ribu, Cek Daftar Lengkapnya!
相关文章:
- Harga Bitcoin Terkoreksi hingga US$105.400, Investor Cermati Tarik
- Nutrisi dan Gizi yang Harus Dipenuhi untuk Mencegah Stunting
- 10 Makanan Rendah Kalori Ini Bergizi dan Bikin Kenyang Seharian
- Yasonna Wanti
- 墨尔本皇家理工大学设计专业排名详情
- 美国大学动漫设计专业的优势
- 5 Sayuran 'Terlarang' untuk Penderita Diabetes
- Komjen Ahmad Dofiri Resmi Jabat Wakapolri
- Cari Jodoh Online dengan Anabul Lewat 'Aplikasi Kencan' Adopsi Hewan
- Presiden Prabowo Dapat Apresiasi Masyarakat Papua, Program Cetak Sawah Sukses!
相关推荐:
- 3 Alasan Perindo Dukung Ganjar Pranowo Jadi Bacapres
- Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Pemain Judi Online, BSSN: 1200 Sistem Harus Dilakukan Perbaikan
- Bursa Asia Turun, Pasar Saham Amati Data Ekonomi Terbaru
- Presiden Prabowo Dapat Apresiasi Masyarakat Papua, Program Cetak Sawah Sukses!
- Kenapa Ziarah Kubur Selalu Ada Ritual Tabur Bunga?
- Contoh Surat Izin Suami untuk Daftar Jadi Petugas Haji 2025, Simak Format dan Link PDF
- Nutrisi dan Gizi yang Harus Dipenuhi untuk Mencegah Stunting
- Anies Gak Bisa Terapkan Arahan Jokowi Karena Luhut...
- 威斯敏斯特大学服装设计专业好么?
- 美国大学游戏设计专业排名
- Micellar Water, Cleansing Oil, Cleansing Balm, Mana yang Paling Oke?
- Berkas 8 Tersangka Net89 Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kerugian Korban Tembus Rp 2 Triliun
- Kemendagri Pastikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Siap 100 Persen
- 诺瓦艺术与设计大学qs排名情况如何?
- Bukan Tidak Bisa Digunakan, Tapi Jalan Layang MBZ Berlakukan Buka Tutup
- Bebas Penyakit Mulut dan Kuku, Indonesia Dikabarkan Lirik Jeroan Sapi Brasil
- Harga Emas Naik, Didorong Data Ekonomi dan Ketidakpastian Tarif AS
- 墨尔本皇家理工大学设计专业排名详情
- 34 Juta Data Paspor Penduduk Indonesia Dijual di Dark Web Seharga Rp 150 Juta
- Bawaslu Sebut Tidak Ada Dasar untuk Menunda Pemilu 2024!