Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, menyatakan saatnya pemerintah membenahi aparaturnya, terkait Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terjaring OTT KPK.

Lebih khusus Kementerian Dalam Negeri untuk lebih detail dalam berbenah, ini juga berkait deteksi dini melalui pengawasan internal masih belum efektif sehingga harus dilakukan langkah pengawasan komprehensif yang lebih konkrit dan terukur, katanya di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Ia juga menilai OTT penyelenggara negara wujud pemimpin yang tidak tahu malu dan miskin beretika.

OTT Gubernur Aceh oleh KPK menambah daftar catatan kepala daerah yang berbuat menyalahgunakan kewenangannya dengan korupsi. "Lagi lagi etika dalam kehidupan berbangsa ini hilang," ucapnya.

Etika bangsa Indonesia adalah mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggung jawab serta menjaga martabat sebagai warga bangsa.

Ketentuan atau nilai etika ini bukanlah hal baru, semestinya sudah diketahui disadari karena sejak awal begitu beralih ke era reformasi, pemerintah ketika membuat regulasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan ditopang dengan TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang etika berbangsa.

Jadi dengan melihat fenomena sekarang yang sering terjadi berupa pejabat penyelenggara negara yang terjebak dalam tindakan korupsi pada kebanyakan, artinya mereka sudah tidak tahu malu, di saat negara terus berbenah, membangun kepercayaan masyarakat harus dicoreng dengan peristiwa kejahatan yang memalukan ini.

"Mereka ini adalah pemimpin yang ingkar sumpah jabatannya, banyak yang mengenyampingkan etika dalam menjalankan kewenangannya," ujarnya.

Sehingga yang ada dalam menjalankan tugasnya ego dan kurang bersyukur. Bahkan memilih mendapatkan uang dengan cara curang yaitu merampok uang negara.

UU tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas etika serta adanya Etika politik dan pemerintahan itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, jujur dalam persaingan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika inilah yang harusnya menjadi kompas sekaligus mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki kepedulian tinggi dalam pelayanan publik, siap mundur apabila dirinya telah melanggar sistem nilai atau tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

• ·Masih Soal Kasus Setnov, Mahfud: Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
• ·Pilot Asal Jepang Lagi
• ·Panas! Ruhut Semprot Pendukung Anies: Udah Gagal Pikir, Masih Ngebacot Marah
• ·Syarat Pendidikan untuk Lamar PPSU Dilonggarkan, Rano Karno: Preman Bisa Daftar
• ·Prabowo Tunjukan Kekesalannya Usai Kritik Pernyataan Anies Soal Luas Lahan Pribadi
• ·2025THE世界最好的建筑大学排名
• ·Tak Lagi Lewat Pengelola, PAM Jaya Mau Ambil Alih Layanan Air Bersih di Rusun Jakarta
• ·Minta Pencopotan Sekda Tak Disalahpahami, Heru: Saya Butuh Pak Marullah dalam Skala yang Lebih Besar
• ·Sempat Viral, Hiu Paus Ramah Gorontalo Menghilang Gegara Muncul Orca
• ·2025世界室内设计专业大学排名
• ·Pemprov DKI Siap Ciptakan 500 Ribu Lapangan Kerja bagi Lulusan SMA dan Sarjana
• ·Marak Pungli di Tempat Wisata RI, Pemerintah Siap Basmi Lewat Pokja
• ·BYD Ambil Langkah Hukum, Menyisir Akun
• ·Kejaksaan Agung Tetapkan Anggota Komisi I DPR RI Jadi Tersangka, Ini Kasusnya
• ·Warga Sindir Ferdy Sambo yang Hukumannya Jadi Penjara Seumur Hidup, 'Hukum Lagi Promo 8.8'
• ·Heru Budi Kerja 'Semaunya': Efek Terkikisnya Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Indonesia