时间：2025-05-25 08:13:31 来源：quickq.io怎么打开

Warta Ekonomi,quickq官方下载苹果 Jakarta -

Indonesia menegaskan dukungan terhadap peran Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif yang berfokus pada reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam Sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) bertema “Konektivitas melalui Sistem Perdagangan Multilateral” di Jeju, Korea Selatan pada Kamis, (15/5/2025).

Baca Juga: Siap Tambah Produksi, Emiten Kemasan Salim Group (IPOL) Komisioning Mesin Hybrid BOPP/BOPE

“Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan,” kata Mendag Busan, dikutip dari siaran pers Kemendag, Rabu (21/5).

Mendag Busan menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia. Menurutnya, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil. 

“Praktik tersebut mengganggu mata pencaharian masyarakat serta menurunkan daya saing pelaku usaha yang bergantung pada akses pasar global yang adil, transparan, dan dapat diprediksi,” kata Mendag Busan.

Namun, Mendag Busan menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

“Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan,” lanjut Mendag Busan.

Mendag Busan juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu  substansial WTO. antara lain, subsidi pertanian dan perikanan. Menurutnya proses negosiasi harus  dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB,  terutama SDG 14.6.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：AS Hikam: Kalau PBNU Anggap Sepele, Isu MLB NU Bisa Jalan Terus
下一篇：Habis Lebaran Akan Ada 71 Ribu Pendatang, Anies: Tak Ada Tangkap

• ·5 Orang yang Harus Hati
• ·Jokowi Bentuk Badan Gizi Nasional 2 Bulan Jelang Lengser, Begini Respon GAPMMI
• ·PKB Bakal Tegaskan Posisi Resmi Gabung di Pemerintahan Prabowo
• ·Anies Bertemu Gubernur Tokyo, Apa Saja ya Yang Dibahas?
• ·Bahaya Baju Thrifting, Waspadai Risiko Kesehatan dari Fashion Murah
• ·Keras! Aktor Reza Rahadian Orasi di DPR: Ini Negara Bukan Milik Keluarga, Lawan!
• ·Peringkat Kredit AS Turun karena Utang Membengkak, Investor Cemas RUU Baru Tambah Beban
• ·2025世界大学环境设计专业排名
• ·Pemerintah Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun di 2024
• ·Ridwan Kamil akan Temui Cak Imin Pasca Resmi Diusung PKB untuk Pilgub Jakarta 2024
• ·Ini 3 Agenda Utama Rapimnas Golkar 2024 Selain Pengunduran Diri Airlangga
• ·Viral Demo di Semarang Ricuh, Gas Air Mata Masuk ke Kampung Warga hingga Terkena Anak
• ·Kapan Waktu Terbaik Minum Kopi Tanpa Gula?
• ·Mulai Hari Ini, Razia Uji Emisi Di DKI Digelar Sepekan Sekali, Sepeda Motor Bisa Didenda Rp 250 Ribu
• ·Ditanya Megawati ‘Mau Nurut Gak’ Jika Diusung PDIP di Pilkada Jakarta, Ini Jawaban Anies
• ·880 Wisudawan IPB Dibekali Sertifikat Mikrodensial, Siap Terjun ke Dunia Kerja