Bank Dunia menegaskan bahwa mereka menggunakan data yang sama dengan pemerintah Indonesia, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul pengumuman garis kemiskinan global terbaru yang menunjukkan angka kemiskinan Indonesia lebih tinggi jika menggunakan standar internasional.

Meski data sumber yang digunakan sama, yakni SUSENAS, Bank Dunia menekankan bahwa metode pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Bank Dunia menerapkan penyesuaian terhadap tiga jenis perbedaan harga: perbedaan harga dari waktu ke waktu (menggunakan Indeks Harga Konsumen), perbedaan harga antarwilayah (menggunakan pengukuran biaya hidup lokal), dan perbedaan harga antarnegara (menggunakan paritas daya beli/PPP).

Baca Juga: Data Kemiskinan antara BPS dan World Bank kok Beda, DPR: Penerimaan Negara Terendah se-ASEAN

Sebaliknya, definisi nasional kemiskinan yang digunakan BPS tidak menggunakan Indeks Harga Konsumen untuk menyesuaikan perbedaan harga dari waktu ke waktu. BPS mengukur garis kemiskinan secara terpisah untuk setiap wilayah pedesaan dan perkotaan di tiap provinsi tanpa penyesuaian daya beli antarnegara.

Bank Dunia juga menjelaskan bahwa perbedaan hasil pengukuran, seperti meningkatnya angka kemiskinan Indonesia dari 15,6 persen menjadi 19,9 persen pada garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah (LMIC), serta dari 60,3 persen menjadi 68,3 persen pada garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas (UMIC), disebabkan oleh meningkatnya ambang batas global untuk dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin.

Baca Juga: Kepala BPS: Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Harus Dimaknai Secara Bijak

“Ambang batas kemiskinan ekstrem kini ditetapkan sebesar 3 dolar AS per hari atau setara Rp546.400 per bulan setelah disesuaikan dengan biaya hidup di Indonesia. Sementara itu, garis kemiskinan untuk kelompok negara LMIC berada di angka 4,20 dolar AS per hari (Rp765.000/bulan) dan UMIC sebesar 8,30 dolar AS per hari (Rp1.512.000/bulan),” tulis Bank Dunia, mengutip laman resminya, Jakarta, Senin (16/6/2025). 

Bank Dunia menegaskan bahwa perbedaan garis kemiskinan ini tidak berarti angka kemiskinan Indonesia meningkat secara faktual, melainkan mencerminkan ambang batas hidup layak yang lebih tinggi sesuai dengan standar internasional terkini.

• ·Pemerintah Pusat Belum Ambil Sikap soal Sengketa 4 Pulau antara Sumut dan Aceh
• ·Tegas! Lindungi UMKM, Aplikasi Temu Dilarang Masuk Indonesia
• ·Jadi Buah Favorit, Waspada 7 Efek Samping Makan Pisang
• ·CIMB Niaga Ajukan Spin Off UUS, OJK Beri Lampu Hijau
• ·Harga Jagung Turun Drastis, Bapanas Akan Optimalkan Serap Hasil Panen Petani untuk Jaga Stabilitas
• ·Diskusi FTA Seminar Nasional di Kemang Dibubarkan, Polri: Tak Tolerir Premanisme dan Anarkis!
• ·Indopc Hadir sebagai Solusi Teknologi Nasional dengan Produk Bersertifikasi TKDN
• ·Cerita Pariwisata Vietnam Lumpuh Imbas Topan Yagi, Kini Mulai Bangkit
• ·Bareskrim Beberkan Peran 5 Tersangka di Kasus Pemalsuan Email
• ·Bau Tak Sedap dalam Pesawat, Penerbangan Maskapai Ini Dialihkan
• ·CIMB Niaga Ajukan Spin Off UUS, OJK Beri Lampu Hijau
• ·Semakin Berkembang, Kemenperin Ungkap Industri Halal Akan Topang Ekonomi Nasional
• ·Gawat! Penduduk Miskin di Jakarta Bertambah 7.290 Jiwa
• ·Diskusi FTA Seminar Nasional di Kemang Dibubarkan, Polri: Tak Tolerir Premanisme dan Anarkis!
• ·Daftar 55 Lokasi Ujian SKD CPNS Kejaksaan 2024 di Indonesia, Peserta jangan sampai Salah!
• ·Kereta Batalkan Perjalanan Gara