JAKARTA,quickq官网下载电脑 DISWAY.ID--Data Global Gender Gap Index World Economic Forum mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor dan peringkat dari 87 pada 2023 menjadi 100 pada 2024.

Ia pun menyoroti pemberdayaan politik Indonesia yang penyumbang terbesar penurunan peringkat Indonesia pada Indeks Kesenjangan Gender Global.

BACA JUGA:Berkaca dari Kasus Pembunuhan Siswa SMP di Palembang, KemenPPPA Ingatkan Orang Tua Pantau Anak Main Gadget

BACA JUGA:KemenPPPA Turun Tangan Bantu Kasus Ibu dan Pacar Lecehkan Anak di Sumenep

"Yang paling menurun itu adalah economic participation and opportunity dari 87 ke 100, lalu kemudian political empowerment dari 81 ke 107. Jadi bagaimana kemudian Pilkada kita gunakan untuk mempromosikan eliminasi atau meminimalisir kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan," tutur Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Kantor KemenPPPA, Jakarta, 9 September 2024.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa Pilkada 2024 ini bisa menjadi momentum untuk mengejar jarak antara laki-laki dan perempuan yang terlibat pada kontestasi politik serentak ini.

BACA JUGA:Cukai Makanan dan Minuman Manis Berlaku 2025, KemenPPPA Angkat Bicara

BACA JUGA:Pemberian Susu Ada di Program Makan Bergizi Gratis, Apa Kata KemenPPPA?

Kendati demikian, ia menyebut sejumlah tantangan masih dihadapi para perempuan Indonesia pada percaturan politik di Pilkada 2024.

"Yang pertama itu adalah tidak ada kebijakan afirmasi atau kuota. Jadi kita itu hanya punya kebijakan afirmasi dipanggilnya DPR dan DPRD. Sementara kalau di pilkada, perempuan mendapatkan tiket pencalonan itu berbasis modal politik dan sosial personal. Serta adanya dukungan atau keberpihakan partai politik. Kalau partai politik yang tidak mendukung, tidak berpihak, ya tiket itu akan semakin jauh," tuturnya.

Sehingga meskipun perempuan tersebut memiliki basis sosial atau politik, jika tidak mendapatkan dukungan partai, pada akhirnya tidak mendapatkan akses untuk mencalonkan diri.

BACA JUGA:KemenPPPA: Pemberian Makanan Tidak Bergizi Termasuk Eksploitasi Anak

BACA JUGA:Dukung Program Makan Bergizi Gratis, KemenPPPA Turut Dilibatkan

"Yang kedua hambatan dari sisi regulasi. Terus terang kita masih menghadapi adanya barrier to entry. Atau pembatasan yang menghalangi untuk mengakses pencalonan," tambahnya.

• 1
• 2
• »

• ·Kopdes Merah Putih Pastikan Pembangunan dan Kemajuan Ekonomi di Desa Merata
• ·Keutamaan, Ciri
• ·Presiden Macron Anugerahkan Grand Croix de la Légion d’Honneur kepada Presiden Prabowo
• ·Buka Wacana Larangan Haji Lebih dari Satu Kali, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir Effendy
• ·Jokowi Ogah Tanggapi Pencalonan Kaesang di Pilwalkot Bekasi
• ·FOTO: Cuan Jasa Penitipan Hewan Jelang Lebaran
• ·Ayah Ibu Jangan Lengah, Waspada Flu Singapura pada Anak saat Liburan
• ·VIDEO: Menikmati Momen Bunga Sakura Bermekaran di Bonn Jerman
• ·Gerindra yang Anggap Gugatan Kubu Anies dan Ganjar Ecek
• ·Pemerintah Butuh Rp50 T untuk Beri Terang 780 Rumah Tangga di Lima Tahun ke Depan
• ·Pemerintah Butuh Rp50 T untuk Beri Terang 780 Rumah Tangga di Lima Tahun ke Depan
• ·Sumur Baru BNG
• ·Airlangga Serahkan Initial Memorandum, Indonesia Selangkah Lagi Jadi Anggota OECD
• ·游戏设计专业研究生留学院校有哪些？
• ·Oklin Fia Dicecar Motif Bikin Konten Jilat Es Krim
• ·Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara Akan Disidang DKPP, Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu