JAKARTA,quickq安卓版下载外网 DISWAY.ID -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar hak angket DPR segera dilakukan. 

Hal itu untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 digelar hari ini untuk membahas hak angket terkait kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti kekhawatiran terkait kecurangan yang diduga terjadi selama proses pemilu. 

"Tadi kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

BACA JUGA:Djarot Akan Usulkan Hak Angket Secara Pribadi: Itu Hak Anggota DPR

Dia menilai kecurangan dilakukan dengan terbuka dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan. 

"Karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," sambungnya.

Maazat juga menyampaikan kekhawatiran atas intervensi kekuasaan dalam regulasi pencalonan capres dan cawapres. 

"Di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak presiden Jokowi," tambahnya.

BACA JUGA:Sahroni Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024: Kalau PDIP Go a Head, Kita Go a Head

Selain itu, Maazat juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pengalokasian dana bansos yang dinilai tidak proporsional. 

"Begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan, kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak menteri salah satu menteri ketua partai bahkan bahwasanya itu adalah dari jokowi bahasanya dan siapa anaknya, dibahasakan seperti itu," ungkapnya.

Maazat juga menyinggung adanya intimidasi terhadap kepala daerah dan kepala desa yang dianggapnya sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. 

• 1
• 2
• »

• ·Jangan Sampai Terlewat, Ini Jadwal Puasa Arafah dan Tarwiyah 2024
• ·Syahrul Yasin Limpo dan Eks Direktur Kementan Muhammad Hatta Tiba di Bareskrim Polri
• ·Pasca Libur Panjang, IHSG Dibuka Merosot 0,89% ke Level 7.112
• ·Berikut Titik Banjir yang Masih Tergenang di Jakarta Hingga Malam Hari
• ·Prabowo Tunjukan Kekesalannya Usai Kritik Pernyataan Anies Soal Luas Lahan Pribadi
• ·Cek Kesehatan Gratis, 2 Penyakit Ini Paling Banyak Diderita Warga RI
• ·Jaga Otot dan Tulang, 10 Olahraga Ini Cocok untuk Usia 50 Tahunan
• ·Buka Pintu Lebar, Tim Pemenangan GAMA Menunggu Khofifah dan Erick Thohir Bergabung
• ·Tamu Ngumpet di Toilet, Kamar Hotel Diserbu Ngengat dan Ular Kobra
• ·Ya Allah, Bayi 0 Tahun di Bogor Terkonfirmasi Positif Covid
• ·Sisa 2 Tahun Lagi, Anies Jangan Bikin Kebijakan Ngawur dan Aneh!
• ·Jangan Terlalu Banyak, Ini 5 Efek Samping Minum Susu Berlebihan
• ·Viral! Habib Bahar Diduga Ingin Lawan Preman, Begini Penjelasan Pengacaranya
• ·Mau Digusur, Pemprov DKI Incar Orang Kaya yang Tinggal di Bantaran Kali
• ·Kejaksaan Agung Terima 669 Laporan Pengaduan Kasus Mafia Tanah
• ·Jadi Tersangka Baru BTS Kominfo, Anggota BPK Achsanul Qosasi Diduga Terima Rp40 M